Memasuki pertengahan tahun 2026, Polda Jawa Barat menunjukkan dedikasi yang kuat dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Hingga tanggal 9 April 2026, pihak kepolisian di wilayah ini telah berhasil melakukan penanaman jagung seluas 9.147,02 hektar. Capaian ini merupakan bagian dari upaya untuk memaksimalkan potensi lahan yang tersedia, yang mencapai 21.008 hektar di seluruh wilayah hukum Polda Jabar. Kombes Pol Fadly Samad, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Jabar, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar seremoni, melainkan aksi nyata yang melibatkan seluruh jajaran kepolisian hingga tingkat desa. Menurutnya, perluasan area tanam akan terus didorong untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga di tengah perubahan global.
Capaian Penanaman dan Hasil Panen
Hasil panen dari lahan yang ditanami jagung tersebut mulai menunjukkan hasil yang memuaskan. Polda Jabar melaporkan bahwa serapan jagung hasil panen ke gudang Bulog telah mencapai 3.700,13 ton. Angka ini diharapkan akan terus bertambah seiring dengan selesainya masa panen di beberapa wilayah. Sebagian besar hasil panen jagung ini tidak hanya disalurkan ke Bulog untuk cadangan pangan pemerintah, tetapi juga diserap oleh industri pakan ternak dengan angka mencapai 75.066 ton.
Kombes Pol Fadly Samad menjelaskan bahwa kolaborasi dengan pabrik pakan merupakan kunci untuk menjaga stabilitas harga jagung di tingkat petani. “Dengan serapan pabrik pakan yang mencapai lebih dari 75 ribu ton, petani tidak perlu khawatir soal hasil panennya tidak terserap. Kami berkomitmen untuk menjaga harga jagung agar petani tetap sejahtera, sambil mendukung industri peternakan di Jawa Barat,” ungkapnya.
Program “Keroyok Bareng Rame-Rame”
Untuk mendukung program strategis menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan, Polda Jabar menerapkan skema inovatif bernama “Keroyok Bareng Rame-Rame”. Skema ini memberdayakan seluruh jajaran polres dan polsek melalui inisiatif “1 Desa 1 Hektar”, yang secara masif mengajak warga desa untuk memanfaatkan setiap lahan kosong yang produktif. Selain itu, dalam hal pembiayaan, Polda Jabar tidak hanya mengandalkan anggaran internal, tetapi juga memanfaatkan tiga pilar utama, yaitu Primkoppol (Koperasi Polri), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai mitra perusahaan.
Kombinasi dari ketiga sumber pembiayaan ini dinilai efektif untuk mengatasi kendala permodalan yang sering dihadapi oleh petani. “Kami sudah menyiapkan skema lengkap untuk mendukung pembiayaan. Ada KUR untuk petani, Primkoppol yang khusus mendampingi anggota dan masyarakat binaan, serta CSR dari perusahaan. Ini membuat petani tidak terbebani modal di awal,” jelas Kombes Pol Fadly Samad.
Optimalisasi Lahan Pertanian
Polda Jabar juga memanfaatkan skema pinjam manfaat dari lahan Perhutani dan PTPN (PT Perkebunan Nusantara). Hal ini memungkinkan kepolisian dan masyarakat untuk menggarap lahan-lahan hutan produksi serta perkebunan milik BUMN yang tidak produktif untuk ditanami jagung secara legal dan terstruktur. Data terbaru menunjukkan bahwa antusiasme petani dalam mengakses permodalan sangat tinggi, dengan jumlah petani yang berhasil menerima KUR tercatat sebanyak 406 orang dari total 498 petani yang didaftarkan oleh pihak kepolisian.
Kombes Pol Fadly Samad menyatakan bahwa angka ini mencerminkan kepercayaan perbankan terhadap program ketahanan pangan yang dijalankan oleh Polda Jabar. “KUR kita dorong maksimal. Dari 498 petani yang kita daftarkan, 406 sudah cair. Ini menunjukkan bahwa perbankan percaya pada sistem yang kami jalankan. Kami mengarahkan petani, menyiapkan lahan, dan juga menjamin akses pasar,” tegasnya.
Dukungan Melalui Primkoppol
Selain skema KUR umum, terdapat juga petani yang menerima pembiayaan khusus melalui Primkoppol. Sebanyak 82 petani telah mendapatkan KUR Primkoppol, sementara 9 petani lainnya menerima KUR dari skema non-Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Kombes Pol Fadly Samad menekankan bahwa keberagaman sumber pendanaan ini bertujuan untuk mengakomodasi petani yang belum memenuhi syarat KUR perbankan konvensional. “Dengan Primkoppol, kami memiliki fleksibilitas. Total 82 petani yang telah terbantu melalui koperasi kepolisian, ditambah 9 petani dari skema non-Himbara, membuat pendanaan kami cukup variatif. Semua ini demi memastikan tidak ada petani yang terhambat hanya karena masalah modal,” pungkasnya.
Sinergi untuk Ketahanan Pangan Nasional
Polda Jabar berharap bahwa program “Keroyok Bareng Rame-Rame” ini dapat menjadi model nasional dalam percepatan ketahanan pangan berkelanjutan. Sinergi yang terjalin antara kepolisian, pemerintah daerah, BUMN, perbankan, dan masyarakat diharapkan akan semakin mempercepat pencapaian target swasembada jagung nasional. Dengan dukungan yang solid dari berbagai pihak, ketahanan pangan nasional dapat terjaga dan diperkuat, sehingga masyarakat dapat menikmati hasil pertanian yang berkualitas dan berkelanjutan.
Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada upaya kepolisian, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan kolaborasi yang sinergis, diharapkan ketahanan pangan nasional dapat terwujud dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia.
